MEDAN,
Komisi VI DPR RI menegaskan pentingnya percepatan penerapan prinsip *environmental, social, and governance* (ESG) di sektor perkebunan negara guna menjaga daya saing Indonesia di pasar global. Transformasi menuju praktik usaha berkelanjutan dinilai bukan lagi sekadar tuntutan etis, melainkan kebutuhan strategis.
Penegasan itu disampaikan dalam kunjungan kerja reses Komisi VI DPR RI ke Regional 1 PTPN IV di Medan, Sumatera Utara, dalam Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2025–2026. Rombongan dewan menyoroti langkah-langkah transformasi yang tengah dijalankan Holding Perkebunan PTPN III (Persero) bersama entitas di bawahnya, termasuk PTPN IV PalmCo.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Nurdin Halid, mengatakan sektor perkebunan memiliki ketergantungan tinggi terhadap kualitas lingkungan dan penerimaan sosial masyarakat. Karena itu, penerapan ESG menjadi fondasi keberlanjutan usaha.
“ESG bukan lagi pilihan moral, tetapi kebutuhan strategis. Sektor ini sangat bergantung pada kualitas lingkungan, ketersediaan air, kesuburan tanah, dan dukungan masyarakat,” ujar Nurdin dalam arahannya kepada jajaran manajemen BUMN perkebunan, BP BUMN dan Danantara Asset Management.
Dalam pemaparan kepada dewan, Direksi PTPN III (Persero) yang diwakili Direktur Bisnis Ryanto Wisnuhardi menyebutkan bahwa transformasi tata kelola yang dilakukan mulai menunjukkan hasil. Kinerja keuangan grup berada dalam tren positif, yang antara lain ditopang kontribusi signifikan dari subholding kelapa sawit, PTPN IV PalmCo.
“Sekitar 80 persen pendapatan grup berasal dari komoditas utama yang dikelola PalmCo. Secara keseluruhan, PTPN Group juga mencatat skor risiko ESG sebesar 17,1 (kategori *low risk*) dari lembaga pemeringkat global Sustainalytics, yang mencerminkan tingkat kepatuhan terhadap standar keberlanjutan internasional”, ungkap Ryanto.
Capaian tersebut diperkuat oleh kinerja PalmCo secara mandiri. Direktur Utama PTPN IV PalmCo, Jatmiko K. Santosa, secara terpisah menyatakan bahwa perusahaan menempatkan ESG sebagai inti strategi bisnis.
Ia mengungkapkan, PalmCo telah mencatat penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 28,88 persen sebagai bagian dari upaya dekarbonisasi. Selain itu, perusahaan juga memperluas kemitraan ekonomi kerakyatan melalui program plasma yang kini mencapai 46.314 hektare.
“Efisiensi bisnis dan keberlanjutan lingkungan harus berjalan beriringan. Kami mendorong keduanya sebagai motor pertumbuhan perusahaan,” kata Jatmiko.
Sementara dukungan terhadap transformasi tersebut juga datang dari anggota Komisi VI DPR RI, Nasril Bahar. Ia menilai perbaikan tata kelola di tubuh PTPN menjadi indikator positif di tengah tantangan industri global.
“Ini menunjukkan bahwa langkah transformasi mulai berjalan efektif,” ujarnya.
Selain fokus pada pengurangan emisi, PalmCo juga menyiapkan strategi jangka panjang melalui pengembangan energi terbarukan. Hingga 2030, perusahaan merencanakan pembangunan 36 fasilitas energi baru, termasuk pembangkit listrik tenaga biogas dan *compressed biomethane gas* (CBG).
Program ini diproyeksikan mampu menekan emisi hingga 54,46 persen dibandingkan skenario *business as usual* pada 2030.
Penguatan ESG di sektor perkebunan dinilai menjadi salah satu kunci untuk menjawab tekanan global terhadap isu lingkungan dan keberlanjutan. Di sisi lain, langkah ini juga membuka peluang bagi Indonesia untuk memperkuat posisi sebagai pemain utama dalam industri kelapa sawit yang lebih modern dan transparan.
Dengan dukungan legislatif serta konsistensi implementasi di tingkat operasional, transformasi yang dijalankan BUMN perkebunan diharapkan tidak hanya meningkatkan kinerja korporasi, tetapi juga memberikan dampak luas bagi lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.(AVID/rel)
