JAKARTA – Selasa 25 maret 2024 | Bupati Labuhan Batu Utara (Labura) Hendri Yanto Sitorus menjadi berbincangan mahasiswa dan pemuda baik di Sumatera Utara juga mahasiswa dan pemuda sumatera utara yang ada di jakarta terkait proyek peningkatan jalan senilai Rp102 miliar
Dugaan korupsi yang di duga melibatkan Bupati Labuhanbatu Utara Hendri Yanto Sitorus viral di berbagai media sosial setelah ada yang melaporkan Bupati Labuhan Batu Utara (Labura) Hendri Yanto Sitorus ke Komisi Pemberantasan Korupsi di jakarta atas dugaan kasus suap jual beli jabatan, fee proyek dan pengesahan peraturan bupati
Pembangunan Labuhanbatu utara salah satu kabupaten yang menjadi pusat perhatian bagi kami yang ada di sumut diketahui Labura pernah di kunjungi bapak Presiden ke 7 Jokowi Dodo yang berada di Jalan Teluk Binjai – Tanjung Ledong Labura dan mendapat kucuran dana senilai 19 Miliar Rupiah. Pembangunan peningkatan jalan Teluk Binjai-Tajung Leidong, Kabupaten Labuhan Batu Utara (Labura) itu diduga dikorupsi, Sebab, menurut kajian kami pengerjaan ini menjadi temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumut.Di mana, peningkatan jalan ini dianggarkan oleh Dinas Pekerja Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Labura senilai Rp 19 miliar lebih
Formasu jakarta aksi yang kedua kalinya dengan tuntutan yang sama menyampaikan aspirasi di gedung KPK panggil dan periksa bupati Labuhanbatu Utara Hendri Yanto Sitorus,
Kami Mendesak KPK RI Panggil dan Periksa Bupati Labuhanbatu Utara Hendri Yanto Sitorus Terkait Dugaan Korupsi Di Labura ujar ketua Umum Formasu Anwar Siregar
Anwar siregar dalam orasinya kami kami Meminta KPR RI Periksa dan Tahan Bupati Labura Hendri Yanto Sitorus Terkait Proyek Peningkatan jalan 102 Miliar
Mendesak Ketua KPK RI Usut Tuntas Adanya Laporan Dari Masyarakat Dugaan Korupsi yang melibatkan Bupati Labura Hendri Yanto Sitorus terkait laporan Dugaan Fee Proyek, Dugaan Jual Beli Jabatan, Dugaan pengesahan praturan Bupati
sebelum massa aksi menggubarkan diri kordinar aksi Anwar Siregar menyampaikan bahwa pihak nya akan turun datang kembali ke KPK dengan jumlah massa yang lebih banyak lagi jika KpK tidak memanggil dan periksa Bupati Labura
